Galeri

Alternatif Aplikasi Multi Criteria Analysis (MCA) dalam Kebijakan Kontrol Penyakit Hewan

31 May 2010

Oleh : Andri Jatikusumah

Membuat suatu kebijakan adalah suatu proses yang kompleks, dalam prosesnya cenderung menimbulkan konfliks dan membutuhkan kecekatan dan ketepatan sehingga tercipta suatu kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Kebijakan yang akan dibuat dalam melakukan pencegahan, pengendalian atau pemberantasan penyakit hewan, seharusnya didasarkan pada pertimbangan keilmuan seperti epidemiologi, nilai-nilai sosial dan budaya dan ekonomi. Setiap stake holder (SH) yang akan merasakan dampak dari suatu kebijakan mempunyai tujuan yang berbeda dan melihat suatu permasalahan dari persepektif masing-masing kepentingan. Keadaan ini membuat pengambil keputusan/kebijakan harus peka, cermat dan tepat dalam melihat berbagai keinginan dan tujuan dari setiap SH dalam membuat kebijakan. Suatu bentuk analisis yang sering digunakan dalam membantu pembuat kebijakan/keputusan untuk mengatasi permasalahan seperti ini adalah Multi Criteria Analysis (MCA).

Sistem Kesehatan Hewan Nasional

03 March 2010

Apa yang dimaksudkan dengan Sistem Kesehatan Hewan Nasional?
Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) menggunakan istilah ‘Veterinary Services’ atau kadang-kadang ‘National Animal Health System’. Menurut OIE, pengertian Sistem Kesehatan Hewan Nasional atau disingkat Siskeswannas adalah organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang melaksanakan tindakan kesehatan dan kesejahteraan hewan serta standar dan pedoman lain yang ditetapkan dalam OIE Terrestrial Animal Health Code & Aquatic Animal Health Code. Dengan demikian Siskeswannas merupakan penggabungan dari seluruh kegiatan sektor kesehatan hewan yang dilakukan pemerintah dan swasta/non-pemerintah.

Apa peran pemerintah dalam Siskewannas?
Pemerintah merupakan regulator, fasilitator dan pelaksana program-program kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan yang bersifat “public good” (tidak dapat diserahkan kepada swasta, karena menyangkut kepentingan dan keuntungan yang dirasakan publik/orang banyak).
Untuk menjalankan perannya dalam Siskeswannas, pemerintah memerlukan organisasi, personil, infrastruktur dan logistik dengan kapasitas yang memadai, sehingga mampu menyediakan visi, kepemimpinan dan pengendalian terhadap urusan-urusan kesehatan hewan nasional. Dalam hal ini pemerintah menetapkan kebijakan publik yang digunakan untuk mempengaruhi dan mengarahkan strategi swasta.